blog

Papua Barat Sosialisaikan Pendidikan Kepedudukan Melalui Jalur Formal dan Informal di Raja Ampat

DiskominfoR4, Waisai- Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas  Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mensosialisasikan Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kepedudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal di salah satu hotel di Kota Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Rabu, (22/6/2022).

Kegiatan itu mendapat respon positif dari Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.  

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Raja Ammpat, Ati Rumadaol, A.M.Kes  ketika menutup acara tersebut memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan sosialisasi Pendidikan Kepedudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal kepada para pendidikan dan masyarakat Raja Ampat.

Ati, sapaan Ati Rumadaol mengaku pendidikan kependudukan bagi masyarakat, khususnya para pelajar sangat urgen dan strategis dalam rangka mewujudkan sumber daya manuia yang handal dan unggul di daerah.

Diakuinya, masalah kepedudukan seperti pengendalian penduduk dan laju pertumbuhan penduduk serta beragam msalah kependudukan  seperti kenakalan remaja saat in dikarena kurangnya pendidikan dan sosialisasi kepedudukan kepada masyarakat.

“Sosialisasi sangat baik karena tujuan akhirnya membentuk Sekolah Siaga Kepedudukan, dan saya terus memantau agar kerja sama dengan pemerintah Papua Barat ini dapat terlaksana dengan baik dalam menata dan mengelola masalah kependudukan di Raja Ampat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Advokasi, Komunikasi dan Informasi, Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan KB Provinsi Papua Barat, Perlindungan Lomban Gaol, S.Sos,M.Si kepada media disela-sela acara menjelaskan, sosialisasi pelaksanaan penguatan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Informal maupun non formal di tingkat SLTA di 12 Kabupaten dan satu kota.

Termasuk di Raja Ampat merupakan sasaran pemerintah Provinsi dalam rangka memahami isu-isu pokok terkait kependudukan.

“Jadi sasaran kita di SLTA dan SMK, karena terbatas dimana sebagian di pulau dan distrik, hanya 6 saja SLTA yang ada di Kota Waisai maka tambah dari SMP sederajat, Kementerian Agama, Bappeda dan Perguruan Tinggi yang ada, kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten,” ujarnya.

Perlindungan Lomban Gaol mengakui tujuan sosialisasi tersebut agar masalah  kepedudukan secara dini yang mana belum diajarkan di tingkat pendidikan dasar dapat dipahami pada pendidikan selanjutnya.

“Bukan tidak mungkin masalah kependudukan ini disampaikan melalui  jalur pendidikan formal, informal maupun normal, baik ditingkat SLTA maupun di tingkat perguruan tinggi,” Perlindungan Lomban Gaol.

Diakuinya setelah sosialisasi  tersebut akan ada kesepakatan dengan kabupaten yang membidangi pengendalian penduduk dan KB pada dinas kabupaten/kota untuk membentuk SSK (Sekolah Siaga Kependudukan).

“Ini adalah sasaran akhir kegiatan ini. Nanti setelah terbentuk baru bekerja sama dengan mitra kerja seperti BKKBN Provinsi dan bagian KB di tingkat kabupaten/kota agar SSK ini berjalan,” katanya.

Diakuinya, pembentukan SSK pada tingakt kabupaten/kota di Papua Barat menjadi  tujuan final dari Dinas Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan sosialisasi Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kepedudukan Jalur Formal, Non Formal dan Informal pada kabupaten/kota di Papua Barat. “Itulah tujuan utama dialaksanakannya kegiatan ini,” ujarnya.

Sosialisasi sehari tersebut dihadiri sejumlah pejabat di Pemda Raja Ampat, para kepala sekolah dan sejumlah guru baik SLTP maupun SLTA di Raja Ampat.  (MC.Kab.Raja Ampat)

Bagikan Berita Ini :