blog

PPKM Level II, Bupati Raja Ampat Perintahkan ASN Kembali Bekerja Normal

Raja Ampat, InfoPublik - Bupati Kabupaten Raja Ampat Abdul Faris Umlati, SE perintahkan ASN di Lingkungan Pemda Raja Ampat untuk bekerja secara normal.

Perintah orang nomor satu di Raja Ampat ini terkait penurunan level Pemberlakuan Pembataan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang saat ini Raja Ampat berada pada level II.  

“Siang hari ini saya sengaja mengambil apel karena sekian lama kita tidak beraktivitas sebagaimana biasanya. Terkait Raja Ampat berada pada level II PPKM maka aktivitas pemerintah kembali seperti biasa. Tidak lagi WFH (Work From Home),” ujar Abdul Faris Umlati saat memimpin apel, Senin (25/10/2021).

Sementara itu, terkait hasil pelaksanaan assement baik pejabat eselon II dan III akan dilantik pada Bulan November 2021, karena pertanggungjawaban anggaran.

“Terkait assemen  dilakanakan secara obyektif. Dan pelantik pejabat hasil assement baik eselon 2 maupun eselen 3 dilantik bulan depan (November 2021) dalam rangka pertanggungjawaban anggaran tahun 2021,”ujar AFU, sapaan Abdul Faris Umlati.

Dihadapan pejabat Eselon II dan ratusan ASN, Bupati AFU juga menyampaikan hasil koordinasinya dengan pimpinan Badan Kepegawaian Negara Provinsi Papua Barat, dimana pemerintah telah menerbitkan aturan baru terkait kedisiplinan PNS.

“Hasil pertemuan dengan Kepala Kantor Regional BKN Papua Barat, ada informasi terbaru bahwa telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 terkait disiplin ASN. Saya harapkan ASN ikuti aturan tersebut,” harap AFU.

Bupati AFU menjelaskan pada PP Nomor 94 tahun 2021 mengurai hukuman bagi ASN yang  melanggar aturan, tidak disiplin dan melanggar jam kerja.

Hukum itu, jelas AFU adalah  pertama, penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan  bagi PNS yang tidak mauk kerja  selama 21 sampai 24 hari kerja dalam satu tahun.

Kedua, pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 sampai 27 hari kerja selama satu tahun.

Ketiga, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 hari kerja atau lebih dalam satu tahun.

Keempat, kata AFU adalah pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama sepuluh (10) hari kerja.

Dikatakan AFU, pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terkait kinerja ASN. Dimana akan dilakukan award dan punishment.

Salah satu yang dievaluasi adalah terkait pemberlakukan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP), dimana akan diberlakukan lagi pada tahun 2022. Sementara terkait punishment,Raja Ampat akan berpatokan pada PP.Nomor. 94 tahun 2021. (Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat/toeb).

Bagikan Berita Ini :